Iptu Mulyadi SH.MH Kategori Polisi Baik Atas Kinerjanya 2021 Versi PPWI

  • Bagikan

Anugerah ( Aceh Dalam Berita ) Rabu 24-11-2021, Dalam Hal ini pengurus Nasional persatuan pewarta warga Indonesia menimbang dan memutuskan tingkat kan motivasi kerja para penyelenggara pemerintahan negara, terkhusus untuk Instusis Polri.

Karena nya PPWI yang diwakili PPWI kabupaten Aceh Singkil memberikan penghargaan kepada Kasat lantas polres Aceh singkil Iptu mulyadi SH MH. Dengan kategori dukungan dan kepeduliaannya terhadap masyarkat sebagai anugerahi sebagai polisi terbaik di indonesia.

Kasat lantas Polres Aceh singkil Iptu Mulyadi dianggap juga perlu diberikan apresiasi sebagai anggota Polri terbaik yang telah menunjukan kinerja, pengabdian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik ditengah masyarakat.

Berdasarkan usulan masyarakat luas panitia pelaksana PPWI mencari 1000 polisi baik tahun 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 31 oktober 2021.

Atas lampiran tersebut, Iptu Mulyadi mengucapkan terimakasihnya kepada seluruh pihak, khususnya para komandan yang selalu memberi nasihat dalam menjalankan tugas.karena menurut dirinnya sangat bangga atas polisi baik versi PPWI 2021.

Menurut Iptu Mulyadi capaian penghargaan polisi baik dari PPWI berkat kinerja kebersamaan jajaran Satlantas Polres Aceh singkil dan juga ada nya dukungan para media.

Kehadiran media dalam suatu pembangunan daerah sangat dibutuhkan sesuai teori pentahelix. Pasalnya medialah yang akan menyampaikan program atau capain daerah kepada seluruh masyarakat, tutur Iptu Mulyadi.

Media merupakan salah satu pilar pembangunan sesuai teori pentahelix, sehingga kerjasama dengan media tentu adalah kerjasama yang akan memajukan daerah lewat penyampaian program baik kepada lapisan masyarakat, kata Iptu Mulyadi

Kasat lantas Polres Aceh singkil ini berharap kerjasama antara pemerintah dengan media bisa terus terjalin, dan harus ditingkatkan ke depan nya.

Iptu Mulyadi di anugrah kan polisi baik Indonesia atas kinerja dengan pertimbangan PPWI mengungat :
1, pasal 28E ayat ( 3 ) pasal 28F UUD 1945.
2.pasal 19. 20 dan 21 TAP MPR RI nomor XVII, tentang hak asasi manusia.
3.UU RI no.17 tahun 2003 jo UU no 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

Penulis: MulyadiEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *