Menurut Pospera Aceh, Gubernur Terkesan Menutup Diri

  • Bagikan

Pospera ( Aceh Dalam Berita ) Selasa 29-6-2021, Menurut amatan Pospera Aceh selama ini Gubernur Aceh seolah menutup diri untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat kecuali dengan kalangan elit semata.

Ketua DPD Pospera Aceh, Fakhrurazi menilai, Pemerintahan Aceh saat ini terkesan sangat elitis dan tidak humanis.

Belum lagi pernyataan salah satu Staff Khusus Gubernur Aceh yang sangat tendesius dan amatir dalam memaknai kritikan – kritikan yang ada, bahkan ingin menggunakan pendekatan hukum sebagai langkah supresif Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan Bapak Nova Iriansyah, tuturnya.

Fakhrurazi menilai, sangat disayangkan jika potret Pemerintah Aceh harus tercoreng oleh tindakan koruptif dan supresifnya pejabat elit dilingkungan Gubernur Aceh.

Ironisnya dengan dana penerimaan dari otsus sebesar Rp.88,2 Triliun  yang begitu berlimpah belum menjadikan Aceh berubah, bahkan dengan tingkat kemiskinan hingga 15% menjadi perhatian yang serius saat ini, sambungnya.

Fakhurazi pun menilai hal tersebut tidak dipahami dengan baik oleh Gubernur Aceh. Anomali anggaran semakin lucu ketika Aceh tahun lalu masih memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 3,9 Triliun dari total APBA 2020 sebesar Rp. 14,4 Triliun.

Belum lagi kasus dugaan korupsi dalam Pengadaan Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3 yang menyedot anggaran sebesar Rp. 178 Milyar, proyek tahun jamak ( Multiyears ) 14 ruas jalan dengan total anggaran Rp. 2,4 Triliun, pembangunan Gedung Oncology Center RSUDZA yang bersumber dari APBDA 2019-2021.

Dengan skema pembiayaan kontrak Multiyears sebesar Rp. 237 milyar, dana recofusing COVID19, serta beberapa dugaan kasus korupsi lainnya, terang Ketua Pospera Aceh itu.

Fakhurazi melanjutkan, dari semua issue indikasi korupsi tersebut akhirnya membuat penegak hukum turun tangan khususnya Komisi emberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan mengusut perihal tersebut.

Tentunya hal tersebut patut disambut baik agar perilaku koruptif dilingkungan Pemerintah Aceh dapat dibabat habis, ujar Fakhurazi.

Adapun beberapa tuntutan dari DPD Pospera Aceh menyatakan sikapnya ;

Pospera Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk fokus menangani Pandemi dan melakukan penyembuhan ekonomi yang dialami Rakyat Aceh.

Pospera Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk meningkatkan realisasi APBA, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Rakyat Aceh, yang hari ini terkena dampak Pandemi.

Pospera Aceh mendukung upaya – upaya KPK dalam melakukan penyelidikan dan memberantas Korupsi di Aceh yang transparan. Namun jangan sampai kerja – kerja KPK membuat Pemerintah Aceh terbelengu dan tidak fokus dalam pelaksanaan pembangunan Aceh.

Pospera Aceh menegaskan akan terus mengawal perkembangan proses penyelidikan mega skandal korupsi yang sedang dialami oleh penegak hukum khususnya KPK

Pospera Aceh mengajak seluruh elemen rakyat Aceh terutama Ormas, OKP, KNPI Aceh, Paguyuban dan Mahasiswa untuk turut serta mengawal kinerja pemerintahan Aceh saat ini. ( Rill )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *